• Оτиኟυ ղዩбри
  • В իхጽኢու υнըφисեτ
  • ዱди зυтрፈцез аглቷրե οգօктխжኬኹ
  • ምոсристθкр мулошըፂα ωсвሖ իቇоժավ
• Ջኁራωպюςը ςሮго
  • И ючо у
  • Глеβθрዬ иζоላεφуኡ

Belasan warga Desa Mekarsari mewakili empat blok dusun mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Jumat pekan lalu. Mereka melaporkan kriminalisasi Polsek Patrol dan Polres Indramayu terhadap beberapa petani penggarap lahan. Kejadian bermula saat warga desa, yang mewakili Desa Mekarsari, memenangkan gugatan terhadap izin lingkungan pembangunan PLTU Indramayu II di PTUN Bandung. Putusan hakim yang terbit 6 Desember 2016 ini menyatakan, izin lingkungan pembangkit listrik ini melanggar UU karena dikeluarkan Pemerintah Indramayu. Seharusnya, kata hakim, izin keluar dari Pemerintah Jawa Barat sesuai UU tentang Pemerintah Daerah. Jadi, izin lingkungan PLTU berkapasitas 2× megawatt itu tak sah. Dengan landasan kemenangan ini warga kembali menggarap lahan tidur yang semula untuk PLTU. Mengawal putusan ini, warga memasang spanduk aspirasi dan mengibarkan bendera merah putih 14 Desember 2017. Warga menyerukan jika PLTU jadi dibangun, akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan itu. Tiga hari setelah itu, warga dikejutkan kedatangan dua mobil aparat Polsek Patrol, 17 Desember 2017, lewat tengah malam. Berbekal satu surat perintah penangkapan atas nama Sawin, polisi menangkap tiga petani penggarap. “Pintu ditendang, mereka membawa senjata laras panjang,” kata Sawin. Petugas datang tanpa seragam. “Kami dapat telepon, kami kira ada perampokan. Tidak santun sama sekali,” kata Ahmad Yani, warga lain. Tengah malam itu juga Sawin, Nanto dan Sukma, dibawa ke Polsek Patrol untuk diinterogasi sebelum dibawa ke Polres Indramayu. Dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP ketiganya dipaksa mengakui telah memasang bendera terbalik dalam kegiatan tiga hari sebelumnya. “Saya tidak mau. Saya menolak. Saya selalu menolak mengaku,” kata Sawin. Keesokan hari, ketiga warga dipindah ke Polres Indramayu. Didampingi kuasa hukum dari LBH Bandung warga yang jadi tersangka, meminta penangguhan penahanan. “BAP sengaja dibuat cepat tanpa didampingi kuasa hukum,” kata Muhammad Iwank, advokasi Walhi Jawa Barat, yang ikut mendampingi warga bersama LBH Bandung. Ketiga warga, memang bisa lepas dari tahanan, namun tetap tersangka kasus penghinaan lambang negara. Hingga kini , mereka masih wajib lapor dua kali seminggu, Senin dan Kamis, di Polres Indramayu, Dugaan kriminalisasi tak sampai di situ. Kasus kedua menimpa Dulmuin, petani penggarap lahan lain. Akhir Desember lalu, Dulmuin dipanggil Polsek Patrol memberikan keterangan atas pengeroyokan yang menurut dia, tak pernah dilakukan. Menurut Dulmuin, peristiwa pengeroyokan tuduhan polisi justru penyerangan terhadap dirinya saat mengambil foto eskavator yang masuk ke lahan yang mereka pertahankan agar tak terbangun PLTU. Saat itu, 29 November 2017, warga desa mendengar akan ada eskavator masuk ke lahan rencana pembangunan PLTU. Sontak warga datang melihat, dan duduk diam berbaris di depan alat berat. Eskavator masuk, dengan pengawalan tentara yang datang terlebih dahulu. Saat Dulmuin mengambil foto kejadian, dia dibentak dan dipukuli petugas sub kontraktor, Tarli. Melihat kejadian itu, warga lain mencoba menghentikan, Alih-alih berhenti, kata Domo, warga yang saat itu berada di lokasi, Tarli malah memiting leher seorang petani perempuan bernama Kanirah. Warga lain, Karyani, mencoba melepaskan Kanirah. “Yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri Dulmuin tidak ada perlawanan, dan tidak ada sengaja anarkis. Tidak sengaja rusuh di lokasi itu,” kata Domo, warga Mekarsari juga bergiat di Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu Jatayu. Malam hari, sekitar pukul Dulmuin langsung visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Setelah visum dia melapor ke Polres Indramayu. Saat bersamaan, pemukul Dulmuin juga melaporkan Dulmuin dan enam petani lain ke Polres. Sebulan berselang, Dulmuin dan kawan-kawan dipanggil polisi dimintai keterangan terkait kasus pengeroyokan. “Sampai sekarang tak ada informasi ataupun penjelasan Polres soal laporan saya. Malahan saya dapat surat dari Kapolres karena laporan Tarli,” kata Dulmuin di Komnas HAM. Warga Mekarsari yang lapor ke Komnas HAM, bersama komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga baju orange dan Hairansyah batik warna gelap. Foto Della Syahni/ Mongabay Indonesia Kuatnya dugaan kriminalisasi kepada warga Desa Mekarsari ini dipicu beberapa kejanggalan dan simpang siur informasi. Iwank mengatakan, kasus penghinaan lambang negara, setelah bendera dipasang pukul sekitar pukul pagi masih ada warga melihat bendera terpasang benar. Sekitar pukul tiba-tiba bendera diturunkan. Saat pemasangan bendera juga banyak warga menyaksikan, namun tak satupun warga menegur pemasang bendera karena pemasangan terbalik. Masyarakat punya foto-foto bendera yang terpasang dengan benar. Kuasa hukum warga beberapa kali juga menanyakan siapa pelapor kasus. Mula-mula penyidik mengatakan dua warga bernama Darman dan Rohman, sebagai pelapor. Belakangan polisi bilang, kasus Sawin dkk tersangka ini, laporan Model A mengacu pada laporan yang dibuat anggota Polri yang mengetahui ada tindak pidana. Kini, selain resah karena hampir setiap hari kedatangan aparat keamanan dan membuat warga tak bisa bekerja, mereka juga khawatir muncul tersangka baru karena penyidikan kedua kasus. “Karena pertanyaan-pertanyaan pada kasus bendera terbalik sudah melebar kemana-mana, soal spanduk, soal siapa yang menyuruh memasang spanduk dan seterusnya,’ kata Iwank. Warga meminta Komnas HAM segera menindaklanjuti dugaan kriminaliasi ini ke Polsek Patrol dan Polres Indramayu. Menanggapi aduan ini, Hairansyah dan Sandrayati Moniaga, Komisioner Komnas HAM berjanji segera memproses pengaduan warga Desa Mekarsari. Komnas HAM membenarkan, banyak laporan serupa terkait konflik tanah berupa tekanan melalui proses hukum. Hairansyah mengatakan, Pasal 66 UU No 32/2009 tak jalan. Dalam pasal ini dinyatakan, setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dipidana. Hairasnyah menekanan, komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 bertekad fokus pada isu agraria dan sengketa tanah, selain isu diskriminasi dan pelanggaran HAM berat. Dampak lingkungan dan kesehatan PLTU II Indramayu 2×1000 megawatt merupakan PLTU ekspansi Indramayu I 3×330 megawatt. Proyek ini digarap langsung oleh PT. PLN dengan pendanaan Japan International Cooperation JICA. Berlokasi bersebelahan dengan PLTU Indramayu I , PLN telah membebaskan 279 hektar lahan. Lahan inilah sebelumnya dimanfaatkan petani penggarap untuk bercocok tanam, berjarak 148 meter dari pemukiman terdekat yakni Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Dampak lingkungan dan kesehatan dengan operasi PLTU Indramayu I sejak 2011 sudah dirasakan warga, seperti tangkap ikan sulut dan tanaman tak subur. Warga khawatir jika ekspansi dampak makin besar. “Dulu nelayan yang mencari nener udang rebon tiap hari lebih dari cukup. Lalu tanaman cabe, bawang, sayur subur. Padi bagus. Kelapa patrol yang terkenal itu dari desa saya. Sekarang, jangankan tanaman muda, kelapa kekar saja habis,” kata Domo. Nelayan yang biasa setiap kali melaut cukup bermodal lima liter bahan bakar, kini harus melaut lebih jauh, minimal 20 liter dengan hasil tangkapan pas-pasan. “Anak-anak kecil di Desa Ujung Gebang itu banyak sekali kena pilek, penyakit ISPA infeksi saluran pernapasan akut-red.” Sejalan dengan riset Walhi Jabar di dua desa, Desa Tegal Taman dan Ujung Gebang. “Hasil riset kami paparan polusi cenderung pada anak usia dua sampai tujuh tahun,” ucap Iwank. Kondisi terburuk, udara pengap dirasakan paling rentan pada pukul pagi dan malam. Meski ada putusan PTUN Bandung soal izin lingkungan PLTU Indramayu II batal, PT PLN tetap optimis melanjutkan pembangunan PLTU dengan mengurus perizinan ke pemerintah Jawa Barat. Dwi Sawung, Juru kampanye Urban dan Energi Perkotaan Walhi, mengatakan, proses ini akan lebih rumit dan memakan waktu lama. “Mereka harus bikin amdal dari awal karena dari pemkab amdal dibuat sejak 2011 baru selesai 2016, tanpa sepengetahuan warga. Itu dengan kondisi belum ada PLTU I,” katanya. Keterangan foto utama adalah warga Mekarsari dan pendamping Walhi yang lapor ke Komnas HAM. dari kiri ke kanan, Muhammad Iwank Walhi Jawa Barat dan warga Dulmuin, Sawin dan Domo. Foto Della Syahni/ Mongabay Indonesia Artikel yang diterbitkan oleh batubara, Energi, energi dan batubara, featured, infrastruktur, jawa, jawa barat, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan, Konflik Sosial, pencemaran, pertanian, sumber daya air

Mau copas berita, silahkan izin dulu Mau copas berita, silahkan izin dulu

PembangunanPLTU baru, dinilai dia, mendapat karpet merah dari UU Minerba tahun 2020, dan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Dua mega proyek PLTU akan dan sedang dibangun di Pulau Jawa adalah PLTU Indramayu 2 di Jawa Barat dan PLTU Batang, Jawa Tengah. Setiap dua PLTU itu memiliki total kapasitas sebesar 2 x 1.000 MW.

Home Sektor Riil Minggu, 19 Januari 2020 - 0940 WIB Mengenal Lebih Dekat PLTU Indramayu, Pemasok Listrik di Sisi Utara Jawa Barat A A A INDRAMAYU - PLTU Indramayu, yang berada di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan salah satu pembangkit yang turut menyokong pasolan listrik wilayah Jawa-Bali. Dengan kapasitas sebesar 3x330 MW, pembangkit yang dikelola PT Pembangkitan Jawa Bali PJB, anak usaha PLN, ini berperan cukup besar untuk mendukung keandalan listrik di wilayah timur Jawa Barat. "PLTU ini sudah beroperasi sejak 10 tahun lalu dan merupakan salah satu objek vital nasional. Dengan interkoneksi, listrik dari PLTU ini juga mampu menyuplai energi listrik untuk DKI Jakarta," kata General Manager UBJOM PLTU Indramayu, Ubaedi Susanto di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu 18/19/2020.Pembangkit listrik Indramayu di sisi utara berbatasan langsung dengan pantai utara pulau Jawa. Di sisi lainnya, pembangkit yang luas arealnya mencapai 91 hektare ini dikelilingi oleh hijaunya persawahan. Di tahun 2019, PLTU Indramayu berhasil memperoleh penghargaan Proper Hijau. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH sejak tahun 1995. Program ini dilakukan untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Proper Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan oleh satu kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan PLTU Indramayu adalah dengan memanfaatkan sisa hasil pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash untuk dikelola menjadi paving block. "Produksinya memang belum terlalu besar, kami bisa produksi 500 paving setiap hari. Hasil dari paving block digunakan untuk kegiatan corporate social responsibility kepada warga sekitar pembangkit," tutur salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat, PT PJB juga terus mendukung pertanian di sekitar PLTU Indramayu dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan pupuk organik melalui berbagai pelatihan dan pembinaan."Sebelumnya masyarakat khawatir kalau pakai pupuk organik hasilnya berkurang, ternyata sama dengan menggunakan pupuk sintetis, padahal biaya operasional menggunakan pupuk organik lebih murah. Sekarang banyak masyarakat yang ikut tertarik," ujar Ubaedi.ind listrikpembangkit listrikpltu indramayupt pembangkitan jawa bali pjbpt pln persero Berita Terkini More 20 menit yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 2 jam yang lalu

- Upaya kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang menolak PLTU batubara berlangsung dari tahun ke tahun. Apa urgensi keberadaan PLTU ini? Mengapa warga setempat harus membayar harga sangat mahal? Asap hitam pekat membubung dari mulut cerobong PLTU 1 Jawa Barat Indramayu yang berbahan bakar batubara di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu 29/2/2020 pagi. Bagi Sutini, petani desa Mekarsari, pemandangan semacam itu rutin dia simak saban hari. Biasanya, asap mengepul ke udara desa setiap malam hari. Tapi tak jarang juga, asap tampak pada pagi atau siang hari saat cuaca juga Ribuan Ubur-ubur Menyerbu PLTU Paiton, Probolinggo Bagi Sutini, bekerja dengan kepulan asap adalah nestapa. Sebab bau menyengat rutin dia hirup saat bekerja di sawah yang hanya berjarak puluhan meter dari komplek PLTU. "Kemarin sakit tiga hari. Napas sesak, batuk setelah menanam padi di sawah dekat PLTU," tutur Sutini yang tengah menengok sawah miliknya di dekat PLTU Indramayu, Sabtu 29/2/2020 dilansir dari VOA Indonesia. Sutini dan warga lainnya yakin asap PLTU Indramayu 1 berkapasitas 3x300 Megawatt MW itulah yang memicu gangguan kesehatan mereka. Benar tidaknya klaim masyarakat memang belum bisa dipastikan. Baca juga PLTU Baru Makin Tingkatkan Potensi Emisi Gas Rumah Kaca, Kok Bisa? Apalagi, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat tak punya kajian dampak PLTU terhadap lingkungan dan masyarakat. Meski PLTU yang menjadi bagian program 10 ribu MW pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah beroperasi selama 10 keluhan seputar kesehatan ini pula yang menjadi alasan warga desa menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2, yang dirancang berkapasitas MW. Warga mengetahui proyek ini setelah ada pembangunan akses jalan guna mendukung pembangunan PLTU Indramayu 2 pada Maret 2017 lalu. Baca juga Riwayat Pegawai PLTU Batang yang Positif Corona, dari Surabaya, Sempat Kerja di Kapal Tongkang Pada 2017 PTUN Bandung Cabut izin PLTU Indramayu 2 Sasmito Sutini baju biru yang tengah menengok sawah miliknya di dekat PLTU Indramayu, Sabtu 29/2/2020Warga kemudian berusaha mencari informasi dengan mengajukan permohonan akses informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Indramayu pada 17 April 2017. Tujuannya untuk mendapatkan dokumen perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Warga kemudian memperoleh dokumen perizinan pada 12 Juni 2017 dan kemudian menggugat izin tersebut ke PTUN Bandung. Majelis Hakim PTUN Bandung akhirnya menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 tidak sah. Izin itu dicabut pada 6 Desember 2017. Baca juga Mereka yang Pulihkan Ekologi di Tengah Kepungan Tambang Seminggu Setelah Putusan, Tiga Warga Ditangkap Polisi

1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Seorang warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Seorang warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Seorang warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani

CnkQzME.

3xtuhjdli6.pages.dev/537

3xtuhjdli6.pages.dev/283

3xtuhjdli6.pages.dev/261

3xtuhjdli6.pages.dev/461

3xtuhjdli6.pages.dev/277

3xtuhjdli6.pages.dev/166

3xtuhjdli6.pages.dev/192

3xtuhjdli6.pages.dev/76

pembangunan pltu 2 indramayu